Tanpa Koordinasi, Aktivis Sebut Penyaluran Dana Bantuan UMKM Dinilai Buruk

Banten, Perssigap88.co.id - Penyaluran dana Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Kecamatan Malingping yang tanpa koordinasi dengan pihak terkait dinilai buruk oleh aktivis. Hal ini terlihat saat warga masyarakat berjubel di depan kantor tersebut untuk melakukan transaksi bantuan UMKM, namun terjadi diskomunikasi sehingga mereka harus kecewa dan menimbulkan kebingungan warga.

Saefudin, aktivis Baksel ketika ditemui, Selasa (13/10/2020), menuturkan bank yang bersangkutan dalam sistem pencairan BPUM dinilai buruk.

"Kurangnya informasi terkait penerima bantuan UMKM membuat berkumpulnya warga untuk mempertanyakan, sehingga masyarakat berbondong-bondong datang ke BRI, jadi yang penerima bantuan dan yang bukan pun berkumpul untuk mengecek bantuan dengan membawa KTP,  jelas dimasa pandemi Covid-19 ini membahayakan," ujar Saefudin.

Selain permasalahan informasi, Bucek juga mengatakan sistem pencairan yang tidak jelas bagi penerima BPUM, sehingga warga kebingungan.

"Banyak warga yang merasa kebingungan karena dioper kesana kemari oleh pihak BRI ke desa masing-masing tanpa kejelasan, sedangkan pihak desa tidak merasa ada koordinasi. Contohnya, tiba-tiba banyak warga datang ke desa dengan alasan disuruh pihak BRI tanpa kejelasan keperluannya apa, selain itu banyak juga yang mempertanyakan KTP milik warga, sedangkan pihak desa tidak merasa dititipkan KTP oleh pihak BRI," ungkapnya.

Masih kata Saefudin, dirinya menyayangkan kejadian ini dan menilai sistem penyaluran BPUM perlu di evaluasi dan diperbaiki dengan cara membangun koordinasi dengan pihak terkait sehingga waktu dan jumlah penerima bantuan UMKM bisa terjadwal dengan tertib.

"Agar tidak hal seperti ini, tentunya pihak pemerintah harus evaluasi dan perbaiki. Kalau saya menyarankan sebagai solusi, sebaiknya koordinasi dan melibatkan pihak desa, sehingga penerima bantuan UMKM, dapat diorganisir dan diakomodir seperti BST atau BLT, lebih terjadwal dan terstruktur," imbuhnya.

Sementara itu, Heriyanti, warga Kecamatan Malingping yang ikut berbondong-bondong mengecek bantuan UMKM, mengatakan dirinya takut kehilangan KTP miliknya yang sudah diserahkan ke pihak bank BRI namun disuruh ngambilnya ke desa.

"Gimana ini ya pak, KTP saya kan diserahkan ke BRI untuk mengecek bantuan, namun besoknya saya datang untuk ngambil, pihak BRI bilang silahkan ambil ke desa masing-masing, sedangkan ketika saya tau ke desa, pihak desa tidak tahu dan tidak menerima KTP dari BRI," tukasnya.

Terpisah, salah seorang Prades di Kecamatan Malingping, membenarkan tidak adanya koordinasi dari pihak bank terkait, sehingga pihak desa pun kebingungan untuk melayani masyarakat.

"Gimana kita mau bantu dan menjelaskan ke masyarakat, tidak ada koordinasi dari bank, bahkan data penerima saja kami tidak menerima. Sedangkan masyarakat terus berdatangan maupun menghubungi via telepon mempertanyakan, ada yang tanya atau ambil KTP, tanya bagaimana teknis pencairan, bahkan anehnya banyak juga warga datang dengan alasan disuruh pihak BRI tanpa kejelasan keperluannya apa ke desa," pungkas Prades yang tidak mau disebutkan namanya.

 (Fay)

Berbagi :