Kasus Korupsi Di Cilacap Seperti Bisul Yang Tak Kunjung Pecah

Jateng, Perssigap88.co.id - Kondisi korupsi di cilacap sepertinya sudah merajalela berjalan sistematis, dan masif sepertinya tidak terkontrol terlihat sangat jelas atas kekayaan yang dimiliki oleh beberapa pejabat tertentu yang nilainya Milliaran rupiah, hal itu patut dicurigai bahwa yang dikumpulkan merupakan hasil dari merampok duit rakyat, kondisi ini bak bisul yang tak kunjung pecah dan hanya bisa dirasakan sakit yang tidak berkesudahan apalagi di situasi ekonomi yang saat ini sedang morat marit akibat dampak pandemik covid-19, seperti menjadi bom waktu untuk para oknum pejabat yang berperilaku korup.

Rasanya kemarahan masyarakat semakin memuncak dan sulit untuk dibendung, dari berbagai kalangan, bahkan terkesan muntah melihat ketidak beresan didalam pengelolan menejemen birokrasi di pemda cilacap yang terjadi, baik itu dari kalangan internal maupun dari luar pemerintahan, bahkan masing-masing oknum saling membuka borok para oknum pejabat, karena mereka murka melihat ketidak beresan yang terjadi.

adanya aksi unjuk rasa dari berbagai kalangan beserta kontraktor di wilayah kabupaten cilacap yang menutut proses lelang tender di batalkan, seharus nya proses ulang pada senin (21/06/2021) itu merupakan kasus sebagaian kecil saja.

Mereka menduga proses tender lelang proyek eprok penuh dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) bahkan sudah di monopoli, oleh kontraktor tertentu dan pejabat terkait dan dimungkinkan kasus korupsi yang lainya secara bertahap bakalan terkuak di pemda cilacap.

Hal itu semua berdasarkan informasi yang di himpun oleh media online perssigap88.co.id, ke tidak benaran tersebut bermuara dari banyaknya kasus suap jual beli jabatan yang terjadi di pemerintah kabupaten cilacap yang berjalan secara masif.

Seperti yang terjadi dilingkungan Dinas P&K, ada beberapa oknum pejabat di pemda di panggil oleh kejari cilacap, terkait kasus dugaan jual beli jabatan, yang hingga kini perkembangan kasusnya terkesan mandul dan penegak hukum masuk angin, yang akhirnya banyak timbul pertanyaan dari berbagai kalangan, baik di internal maupun di masyarakat cilacap.

Adapun kasus jual beli jabatan yang saat ini sedang di persoalkan yakni kasus suap jual beli jabatan di dinas P&K, yang saat ini menjadi perbincangan banyak pihak.

Dari mulai jabatan kepala sekolah hingga kepala dinas, begini penjelasnya dari mulai tahap awal hingga akhir, biasanya peserta calon Kepala Sekolah(KS) sebelum di lantik, calon peserta diklat di pungut Rp. 10 juta-20 juta, dan setelah di lantik jika ditotal rata-rata Rp. 125 juta, yang konon dibagikan ke oknum penegak hukum Rp. 25 juta per peserta, supaya aman dan tidak tersentuh hukum hal itu diungkap oleh nara sumber terpercaya baca berita sebelumnya.

Sementara untuk jabatan Ka. UPTD dipungut anggaran sebesar Rp. 350 juta, melalui oknum korwil tertentu yang memiliki kedekatan dengan kepala daerah, dan pejabat tersebut yang pungut kini utangnya bengkak karena penghasilannya tidak sebanding.

Setelah ada perampingan Ka. UPTD menjadi Korwil rata-rata dipungut Rp.250 juta, dan sebagian ada yang mengaku melalui Sekda, adapun jabatan yang lain atau lebih atas dijual Rp. 400 juta hingga Rp. 1 Milliar, misalnya kepala dinas, tergantung jabatannya dengan istilah gemuk tidaknya, hal tersebut di benarkan oleh beberapa pejabat di lingkungan dinas P&K yang namanya tidak bersedia disebut oleh awak media ini.

Begini menurut beberapa sumber terpercaya, saat menceritakan modus operandinya, sebut saja Warno (KS), ditugaskan untuk mengumpulkan calon peserta KS, dan di arahkan ketemu Kastam Kabidikdas, selanjut peserta diminta menghadap Warsono BKD, dan setelah ketemu kembali diarahkan sowan kepada Farid Makruf Sekda (Untuk Ks yang belum lama ini dilantik).

Dari beberapa pejabat yang disebut-sebut itu, seperti halnya Warno, membantah dan hal itu mengaku fitnah, namun pihaknya mengakui ada kedekatan dengan kastam karena sebagai atasanya dan juga memiliki kedekatan dengan sekda saat dihubungi awak media.

Sementara kastam Kabidikdas bungkam, enggan berkomentar, Dan Warsono BKD meminta terkait hal itu untuk di tanyakan kepada Kepala dinas P&K.

Namun dalam hal ini Budisan selaku kepala dinas tidak banyak memberikan berkomentar, Dan mengaku berjalan secara normatif, " tegas dia saat dihubungi awak media.

Sementara Farid Ma'ruf Sekda berbalik bertanya menanyakan kepada awak media alat bukti, dan juga dirinya enggan berkomentar saat dihubungi awak media selasa 22/06/2021.

Sebelumnya awak media online perssigap88, sudah berupaya menemui secara langsung namun lagi-lagi beralasan sibuk rapat, dan berkali kali ditunda.

Namun jika keterangan dari beberapa pihak demikian adanya menyimpulkan awak media Online perssigap88.co.id, berasumsi bahwa kasus tersebut terjadi dan nyata mengingat keteranganya membingungkan dan ngambang, hanya saja terkait kasus-kasus tersebut sangat sulit dibongkar karena keduanya saling menutupi.

Namun jika mengacu keterangan dari salah satu pejabat Korwil yang pernah di panggil di kejari terkait kasus pungutan jaringan internet yang memungut biaya dari beberapa sekolah, pihaknya mengaku menyesal, adapun terkait jual beli jabatan dirinya mengaku terang-terangan melalui farid Ma'ruf sekda, mengaku ada buat syukuran, adapun ditanyakan jumlahnya dirinya tersenyum. setelah ditemui dikantornya korwil Karangpucung.

Siapa aktor intelektual dibalik kasus dugaan korupsi dicilacap, Dan berapa jumlah anggarannya pertahun simak terus lanjutan beritanya.

Mros/Red

Hubungi Redaksi Nomor : 085231450077