IMC Gelar Dialog Publik DOB Cilangkahan Bersama Bakor PKC, Cabut Moratorium
Lebak-Banten, Perssigap88.co.id - Dengan Tema 'Bersama mempersatukan pemikiran dan gerakan demi terciptanya sebuah keniscayaan DOB Cilangkahan', Ikatan Mahasiswa Cilangkahan (IMC) gelar Dialog Publik bertempat di Taman Wisata Kertawarna, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Minggu (09/02/2020).
Dialog tersebut dihadiri Ketua beserta beberapa pengurus Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan (Bakor PKC), Ikatan Mahasiswa Cilangkahan (IMC), Ormas Badak Banten DPC Banjarsari, Gerakan Mahasiswa Banjarsari, Forum Wartawan Malingping (FWM) - Lebak Selatan, serta para aktivis dan mahasiswa.
Dalam sambutannya, Galih Januar Pamungkas, Ketua IMC yang sekaligus ketua pelaksana kegiatan, mengatakan dialog ini merupakan sebuah cara berpikir dari pemuda untuk hadir mengawal persiapan DOB cilangkahan.
"Bagaimana caranya kita membuat sebuah gerakan untuk mencapai hasil yang baik," ujar Galih.
Menurutnya, jika 10 kecamatan ini bicara dan bergerak untuk pemekaran maka DOB ini akan terwujud.
"Hanya tinggal kita menyatukan pemikiran bersama dan pergerakan yang bersama untuk mewujudkan DOB Cilangkahan," imbuh Galih.
Sementara itu, sebelum memulai diskusi, H. Eri Djuhaeri, Ketua Bakor Pembentukan Kabupaten Cilangkahan, memaparkan sejarah terbentuknya Bakor PKC.
Usep Setiana, warga Cilangkahan yang mulai mengajukan pertanyaan dan masukan dalam diskusi tersebut berpendapat, saat ini semua kepala daerah mulai dari Bupati dan Gubernur mendukung DOB Cilangkahan dan bolanya sudah ada ditangan Presiden. Bukan lagi di daerah, karena tinggal keran moratoriumnya dibuka oleh presiden.
"Lakukan pendekatan dengan Gubernur Banten Wahidin Halim untuk menjadi mentor terwujudnya pemekaran. Selain sebagai Gubernur, kualitas lobi politik WH sangat mumpuni apalagi urusan dengan Jokowi yg diketahui bersahabat. Pendekatan ke Wapres sbg putera daerah asal Banten," ujar Usep.
Fahmy Fachrudin, S.Pd., MM., Pembina IMC, dalam diskusi mempertanyakan langkah kongkrit apa yang akan dilakukan kedepan. Karena bila dilihat segi profesional, birokrasi, maupun langkah secara jalur politik kiranya BAKOR PKC, IMC, maupun ORMAS lainnya sudah sangat cukup untuk mendorong terbentuknya DOB, hanya saja bila ini bermuara pada lingkup politik dimana moratorium DOB belum dicabut, maka langkah kongkrit kedepan harus jelas dan terarah, karena moratorium ada batasannya.
"Kita tahu isu selain tidak ada dana, dan pemilu merupakan agenda tahunan yang kiranya mengganggu, hal tersebut jangan disangkut pautkan, karena isu DOB Cilangkahan ini selalu saja menjadi langganan dalam alat politik berkampanye dalam pemilu," ungkap Fahmy.
Menanggapi pertanyaan pertanyaan dan diskusi dari peserta, Ketua Bakor PKC, H. Eri Djuhaeri, memaparkan bahwa menurutnya, Gubernur Banten Wahidin Halim mendukung DOB Cilangkahan dan diakuinya Bakor PKC sudah bersilaturahmi dengan Gubernur. Ia pun menegaskan akan menolak jika Bakor berkecimpung di ranah politik praktis.
"Bakor jangan dibawa ke ranah politik praktis," tegas Ketua Bakor PKC.
Bicara penyelamatan aset rencana pusat pemerintahan DOB Kabupaten Cilangkahan yang dipertanyakan Sochib Abdul Malik, Ketua Bakor menyatakan, pihaknya sudah meminta kepada pemerintah
daerah agar lokasi tersebut segera diurus agar memiliki status yang jelas.
Dari akhir dialog publik yang diapresiasi penuh oleh semua peserta tersebut, untuk menggaungkan kembali semangat pemekaran wilayah DOB Cilangkahan, IMC berkoordinasi dengan Bakor akan melakukan road show ke beberapa daerah.
(Fay)
