Syahwat Kuasa Dibalik Tabir Mufakat: Sebuah Elegi dari Beranda Desa

Banten, Perssigap88.co.id - Dihadapan saya, sebuah infografis terpampang dengan warna-warna yang cerah, seolah membawa kabar gembira tentang modernitas dan efisiensi. "Aturan Pilkades 2026", begitu tajuknya. Namun, bagi mata yang pernah menyesap pahit-getirnya dialektika di ruang-ruang kuliah Aqidah Filsafat, lembar digital ini bukan sekadar informasi; ia adalah sebuah teka-teki ontologis yang mencemaskan. Terutama pada poin nomor dua: penetapan kepala desa melalui musyawarah mufakat antara Panitia dan BPD jika hanya ada calon tunggal.

Sejenak, ingatan saya melayang ke pesisir pantai selatan Banten. Di sana, ombak tak pernah meminta izin untuk memukul karang, dan angin tak pernah bermufakat dengan nelayan sebelum menerjang. Alam bergerak dalam kejujurannya. Namun di balai-balai desa yang tenang, kejujuran itu kini terancam oleh sekat-sekat regulasi yang tampak arif namun menyimpan belati.

Ruang Hampa di Meja Perundingan

Kita sedang membicarakan sebuah skenario dimana kedaulatan rakyat diringkas menjadi secangkir kopi di meja segelintir elit desa. Ketika sistem "menghadiahi" calon tunggal dengan kemenangan mutlak tanpa kompetisi, maka panggung politik desa berubah menjadi rimba sabotase. Calon yang haus kuasa tak lagi perlu mengetuk pintu hati warga dengan visi; ia cukup mengetuk pintu rumah rival potensialnya dengan ancaman atau tumpukan rupiah.

"Jangan mendaftar, atau ladangmu takkan lagi tenang," atau mungkin, "Mundurlah, dan kursi sekretaris akan jadi milik saudaramu."

Inilah intimidasi yang halus sekaligus kasar. Sebuah upaya sistematis untuk memandulkan demokrasi sebelum ia sempat melahirkan pilihan. Ketika pendaftaran ditutup dan hanya tersisa satu nama —bukan karena ia yang terbaik, tapi karena ia yang paling piawai melenyapkan lawan— maka musyawarah antara Panitia dan BPD hanyalah sebuah prosesi pemakaman bagi nurani desa.

Oligarki dalam Jubah Kearifan

Sebagai alumni filsafat, saya paham bahwa musyawarah (shura) adalah puncak dari etika sosial. Namun, musyawarah tanpa opsi adalah sebuah paradoks. Ia adalah sebuah monolog yang dipaksakan untuk terdengar seperti dialog. Jika mayoritas warga sejatinya tidak menghendaki sang calon, namun sistem tidak lagi menyediakan "Kotak Kosong" sebagai katup pengaman amarah, maka kita sedang menanam bom waktu sosiologis.

Bagaimana mungkin delapan tahun kepemimpinan bisa berjalan tegak jika mandatnya lahir dari rahim ketakutan dan manipulasi? BPD dan Panitia, yang seharusnya menjadi benteng moral, kini dipaksa menjadi "stempel" bagi sebuah skenario tunggal. Di sini, filsafat politik kita mengalami degradasi; dari volonté générale (kehendak umum) Rousseau, merosot tajam menjadi kesepakatan elit yang pragmatis dan dingin.

Menatap Bayang-bayang Delapan Tahun

Delapan tahun adalah waktu yang cukup lama untuk membangun, namun juga waktu yang sangat lega untuk merusak jika kekuasaan itu diraih melalui jalan pintas. Di pantai selatan Banten, ketika air laut pasang terlalu tinggi, ia akan merendam apa saja tanpa pandang bulu. Begitu pula dengan kekuasaan yang lahir tanpa legitimasi asli dari akar rumput; ia akan menciptakan jarak, kecurigaan, dan akhirnya: apatisme.

Infografis itu mungkin menjanjikan stabilitas dan efisiensi biaya. Namun, ongkos sosial yang harus dibayar jauh lebih mahal. Kita sedang mempertaruhkan integritas desa demi prosedur yang nir-jiwa. Jika pemimpin ditetapkan hanya karena ia berhasil "mengosongkan" gelanggang, maka sejatinya desa itu sedang dipimpin oleh seorang pemenang tanpa kemuliaan, dan warga sedang dipimpin oleh seorang penguasa tanpa mandat batin.

Karenanya, dibalik angka-angka dan poin-poin regulasi itu, kita harus bertanya kembali pada hakikat kekuasaan: Apakah ia sebuah amanah yang turun dari langit kesadaran rakyat, atau sekadar rampasan perang yang dilegalkan oleh tanda tangan di balik pintu yang terkunci rapat? Wallahu a'lam. ***

Oleh : Ocit Abdurrosyid Siddiq (Penulis adalah Pengamat Media dan Kebijakan Publik)

Whatsap Redaksi : 085231450077