PGRI Wanasalam Gelar Saresehan Pendidikan, Tenaga Honorer Jadi Sorotan
Lebak-Banten, Perssigap88.co.id - Tenaga Guru Honorer menjadi sorotan utama dalam acara saresehan pendidikan yang digelar pasukan Pahlawan Tanpa Tanda Jasa Kecamatan Wanasalam bertempat di Gedung PGRI Kecamatan Wanasalam, Lebak, Sabtu (23/11/2019) dengan tema "Memacu Responsibilitas Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat dalam Menciptakan Marwah Pendidikan Yang Kredibel dan Mewujudkan Guru Profesional, Sejahtera, Bermartabat dan Terlindungi".
Dalam acara tersebut, hadir seluruh guru dari 5 ranting PGRI, Camat, Kapolsek, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan Ketua Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Wanasalam, serta sejumlah LSM dan wartawan.
Dalam sambutannya, Sastra Wihardja selaku ketua panitia pelaksana, menyampaikan bahwa sarasehan tersebut digelar dalam rangka menyambut HUT PGRI ke-74 dan dibentuk secara santai sebagai komunikasi dan interaksi untuk menyampaikan pendapat baik kritik maupun masukan.
"Kita sengaja kegiatan dalam bentuk sarasehan, yang mana semua elemen dapat berinteraksi menyampaikan pendapat, untuk membangun guru maupun pendidikan," ujarnya.
Sementara, Ketua PGRI Kecamatan Wanasalam, Saeful Anwar mengatakan sengaja mengundang seluruh stakeholder pendidikan karena menurutnya penyelenggara pendidikan dalam menjalankan tugasnya perlu dukungan seluruh stakeholder sesuai dengan fungsinya.
Dalam acara sarasehan tersebut, Ajid, mewakili Ranting I PGRI Wanasalam, menuturkan perlu dukungan pemerintah agar dapat mengangkat honorer, karena di sekolahnya tenaga guru PNSnya hanya 2 orang dengan Rombel 14.
Lain halnya dengan Ranting III yang diwakili Dayat. Ia menganggap "Pemerintah Pusat maupun Pemda abai dan responnya nol besar pada guru honorer. Faktanya teriakan kami sebagai honorer tidak didengar, nasib kami miris," kata Dayat.
"Berbicara kualitas pendidikan bagaimana kalau perut dan kebutuhan nya kelaparan, dengan tunjangan 300 ribu/bulan," ungkapnya.
Sedangkan juru bicara PGRI dari Ranting 4, Syahrosi, menegaskan pembatasan umur terhadap guru honorer merupakan tindakan diskriminasi, karena mereka ada yang mengabdi 15-20 tahun tetapi terbunuh harapannya.
Meli Sulastri yang mewakili PGRI Ranting II, mengeluhkan beban yang dihadapi guru dengan banyaknya kegiatan yang anggarannya dibebankan kepada guru, seperti ketika ada kegiatan hari-hari besar nasional atau kegiatan-kegiatan lainnya.
Di sisi lain, Usep Setiana Ketua DPD JPKP Lebak, yang diminta tanggapannya dalam kegiatan tersebut memberikan masukan bahwa perlunya diperhatikan anak berkebutuhan khusus yang harus diterima oleh sekolah reguler yang menjadi sekolah inklusi dan itu gurunya dijamin oleh pemerintah.
Nasib dan keluhan guru (honorer) mendapat tanggapan dari Ketua Paguyuban Kades Kecamatan Wanasalam, Rohmat. Ia amat menyayangkan nasib guru honorer dibandingkan dengan aparatur desa yang belum lama keberadaannya.
"Bagaimana mau maju dan berkualitas pendidikan, kalau guru honorer menjalankan tugas perutnya kelaparan, anaknya teriak butuh jajan, pakaian rapih dituntut dan sebagainya. Masa gaji guru kalah dengan linmas dan tukang sapu di desa, yang minimal 700rb/bulan. Kalau perlu, kami sebagai Kades dan masyarakat siap mengantarkan tuntutan nasib para guru honorer ke Bupati dan DPRD agar dapat diakomodir," tukasnya yang disambut meriah oleh seluruh guru.
Pantauan wartawan, keseluruhan permasalahan yang disampaikan pada acara saresehan tersebut perlu diinventarisir dan diperhatikan oleh pemangku kebijakan, meliputi beberapa item seperti, masih kurangnya perhatian pemerintah terhadap nasib guru Honorer, kebutuhan Operator atau tata usaha sekolah, Komite dan stakeholder pendidikan, Pendidikan agama dan moral, sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan sekolah. Selain itu perlu dikaji ulang tentang diberlakukannya sistem Full Day School yang bisa mengurangi komunikasi antara keluarga dengan anak maupun kontak social dengan lingkungan masyarakat sekitar serta kegiatan anak di luar sekolah seperti kursus-kursus maupun mengaji Qur'an pada sore.
