Bangunan Pemerintah Diatas Hamparan Sawah Ancam Alih Fungsi lahan Produktf
Lebak, Perssigap88.co.id - Pemerintah Pusat telah menggembar gemborkan agar areal sawah produktif dilindungi dari ancaman alih fungsi lahan, namun nyatanya himbauan tersebut tidak digubris sehingga areal pesawahan semakin berkurang. Hal ini bisa terjadi karena pemerintah sendiri mulai melirik lahan persawahan seperti terjadi di Jl.Simpang-Beyeh (Jalan Baru) Desa Sukamanah Kecamatan Malingping untuk dijadikan gedung pemerintahan.
Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) Kanwil Banten, membangun gedung balai nikah diatas areal sawah prduktif meskipun menuai protes dari banyak pihak karena dianggap tidak mengindahkan Perda Kabupaten Lebak no 3 tahun 2016 Tentang Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjuan (LP2B), namun bangunan tersebut tetap dilanjutkan, walaupun belum memiliki ijin mendirikan bangunan (IMB).
Belakangan ini, gedung Samsat UPT Malingping pun rencananya akan dibangun di sekitaran lahan persawahan tersebut. Hal ini tentunya ke depan bisa dipastikan diatas hamparan sawah irigasi teknis tersebut akan bermunculan bangunan-bangunan lainnya baik milik pemerintah maupun bangunan pihak perusahaan swasta.
Kepala UPT Samsat Malingping, Samad ketika dihubungi melalui WhatsApp membenarkan ada rencana pembangunan gedung UPT Samsat di sekitaran Jl. Simpang-Beyeh Malingping tersebut
"Kalau lihat sosialisasinya iya di jalan baru, tetapi itu belum final kang, saya takut salah itu menyangkut kebijakan pusat, kalau UPT hanya pemakai, ngga berwenang menentukan lokasi," ujar Samad.
Dirinya menuturkan pembangunan gedung UPT Samsat di Malingping penting, agar dapat maksimal melayani masyarakat. "Yang penting UPT punya kantor aja sekarang mah, ngga ngontrak lagi, saya berharap jadi tahun depan, udah cape ngontrak dan pelayanan ngga maksimal kang, ngontrak tiap tahun harus naik bayarnya," terangnya.
(Fay).
Posting Komentar untuk "Bangunan Pemerintah Diatas Hamparan Sawah Ancam Alih Fungsi lahan Produktf"