Aliansi Mahasiswa Lebak Desak Transparansi APBD, Tender Proyek Alun-alun Mencuat

Banten, Perssigap88.co.id - Aliansi Mahasiswa Lebak, Provinsi Banten menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Lebak, Senin (02/03/2026). Mereka menuntut keterbukaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta mengungkap dugaan ketidakwajaran dalam proses tender proyek rehabilitasi alun-alun.

Aksi tersebut menjadi penanda evaluasi satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lebak yang dirumuskan dalam pernyataan sikap bertajuk "Raport Merah: Lebak Darurat Arah, Rakyat Menunggu, Oligarki Berpesta".

Mahasiswa menilai arah kebijakan daerah belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan publik.

Aliansi yang terdiri dari GMNI, HMI, HMI MPO, PMII, dan Kumala menegaskan bahwa satu tahun masa pemerintahan merupakan periode krusial untuk menunjukkan komitmen terhadap tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel. Namun, hingga kini mereka menilai masih banyak persoalan struktural yang belum disentuh secara serius.

"Kami melihat persoalan mendasar dalam tata kelola pemerintahan dan transparansi anggaran yang harus dibuka secara jujur kepada masyarakat," ujar Rohimin, Ketua Kumala, saat menyampaikan orasi.

Dalam aksi tersebut, sorotan utama diarahkan pada dugaan praktik ijon proyek dalam rehabilitasi alun-alun. Aliansi mendesak Pemerintah Kabupaten Lebak membuka dokumen perencanaan, mekanisme tender, hingga pelaksanaan proyek kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Selain itu, mereka menuntut audit menyeluruh terhadap anggaran penataan pujasera dan pembangunan toilet yang disebut mencapai Rp1,3 miliar. Audit tersebut dinilai penting untuk memastikan efektivitas, efisiensi, serta mencegah potensi penyimpangan APBD.

Aliansi juga meminta klarifikasi terbuka terkait pengadaan pakaian dinas Bupati, Wakil Bupati, dan pejabat eselon II yang disebut bernilai lebih dari Rp350 juta.

Mahasiswa juga menyoroti pengelolaan pasar semi di Rangkasbitung agar benar-benar melindungi pedagang kecil dan tidak menambah beban ekonomi masyarakat.

Di sektor pendidikan, mereka menilai kesenjangan kualitas dan akses antara wilayah desa dan perkotaan masih nyata. Pemerintah didesak menghadirkan kebijakan afirmatif, pemerataan sarana pendidikan, serta pengawasan ketat terhadap penyaluran bantuan pendidikan.

Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) juga diminta diawasi secara ketat agar tepat sasaran dan terbebas dari praktik titip-menitip.

Lebih jauh, Aliansi Mahasiswa Lebak meminta aparat berwenang mengusut dugaan pungutan dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN), menertibkan kendaraan pengangkut pasir yang diduga melanggar jam operasional, menindak dugaan penyerobotan lahan di Desa Jayasari, serta mempercepat pembangunan Pustu Gunung Gede di Kecamatan Panggarangan.

Aliansi menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa sebagai kontrol sosial.

"Kami tidak memusuhi pemerintah, tetapi kami menolak ketertutupan, ketidakadilan, dan penyimpangan kekuasaan," tegas mereka.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Lebak belum memberikan keterangan resmi atas tuntutan yang disampaikan. Aliansi menyatakan siap melakukan aksi lanjutan jika tidak ada respons konkret dalam waktu yang dinilai wajar. 

(Red)

Whatsap Redaksi : 085231450077

 

Berbagi :