Ini Hasil Bangun Sinergitas Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji

PERSSIGAP88 CILACAP - Pengelolaan Anggaran APBD Pemerintah Kabupaten Cilacap Selama Periode Bupati Tatto Suwarto Pamuji, Nampak Carut Marut dan patut dipertanyakan, Setelah Bupati Membangun Rumah mewah menggunakan Anggaran APBD 2013-2015.

Rupanya Bukan hanya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap membangun yang Gedung Kantor Instansi Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilacap, Melalui APBD 2021, Juga Pembangunannya Akan dituntaskan APBD 2022( Proses Lelang) Yang saat saat ini menjadi sorotan banyak pihak Karena pembangunannya Molor tidak sesuai Kontrak Pekerjaan.

Namun bukan hanya Kejari Cilacap yang yang dibangun melalui APBD Cilacap, Juga Instansi Kepolisian Polres juga tidak ketinggalan ikut mendapat Hibah untuk Renovasi Gedung yang di anggarkan Tahun ini 2022 masih ( Proses Lelang).

Meskipun Sebelumnya Tri Ari Mulyanto Kepala Kejari Cilacap Mengatakan secara normatif Bahwa Hibah yang mengalir ke Instansinya, Merupakan tidak mengikat Dan Tidak mempengaruhi penegakan Hukum Di Pemkab Cilacap, Saat itu dikatakan sat peletakan batu pertama pada 19/06/2021.

Sebelumnya juga Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji juga mengatakan Pemkab Cilacap upaya membangun sinergitas dengan aparat penegak hukum, satu bentuk dukungan Pemkab Cilacap kepada Kejari, Dalam Melaksanakan tugas dan fungsi Yudikatif di pemerintah Kabupaten Cilacap.

Namun kebijakan tersebut saat ini menjadi sorotan banyak banyak pihak di masyarakat, yang dinilai bahwa kebijakan tersebut terkesan adanya pembodohan terhadap masyarakat.

Karena jika dilihat kebijakan pemkab Cilacap “Bangga Bangun Desa” dalam pengelolan Anggaran APBD Cilacap, Pembangunan Jalan Rusak di Pemkab Sangat rendah Dan selama ini dibangun merata menggunakan Dana DAK.

Sementara kondisi jalan rusak parah di kabupaten cilacap cukup memprihatinkan, dan hal tersebut terjadi hampir secara merata di wilayah kabupaten cilacap.

Jadi sangat aneh dan tidak masuk akal jika kenyataanya di pemkab cilacap masih hampir secara menyeluruh terdapat banyaknya jalan-jalan yang rusak parah dan perlu perbaikan, Namun Dana APBD nya Habis untuk hibah yang bukan merupakan Tanggung Jawab.

Kediaman Rumah Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji yang dibangun menggunakan APBD 2013-2015 (foto Dokumen)

Hal itu diungkap Oleh Sumber Berita Perssigap88, Menurutnya Hibah yang diberikan kepada Yudikatif, dengan alasan Membangun sinergitas Merupakan kepentingan Adanya kepentingan tertentu Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji lihat Kediaman Rumah Mewah bupati cilacap, Yang di unggah oleh masyarakat https://youtu.be/pm0BCgo4KNM 03/04/2022.

Dan banyak pihak masyarakat menilai itu merupakan kepetingan pribadi Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji Karena Sebelumnya juga membangun rumah mewah pribadinya Di Ciguling menggunakan Anggaran Dana Hibah APBD Tahun 2012-2015.

Diantaranya Pemberian hibah APBD kepada Tatto Suwarto Pamuji Rp. 14,3 Milliar, Untuk pembangunan Rumah Ciguling, Rp. 13 Milliar, Dan Rp. 1,3Milliar untuk kegiatan Thanfidz Al-Huda Cimanggu dan Hibah tersebut sempat jadi kasus di Bareskrim Mabes Polri, Namun sayangnya Kasus Tersebut Mandek dan tidak berlanjut.Red

Juga pembangunan 9 kolam ikan dan perbaikan jalan menuju kolam, Pribadinya Rp. 408juta( Kelautan Dan Perikanan), Serta pembangunan Turap jalan menuju rumah Bupati siguling Rp. 143 juta menuju pondok pesantren An-nur.

Adapun luas kolam yang dibangun masing -masing 150m2, pembangunan Gasebo Th 2013 APBD ( DCKTR Cilacap Senilai Rp. 100.Juta serta untuk pembangunan Pendopo, Musolla, lampu hias, tempat parkir kurang lebih Rp. 2,5Milliar, Dilahan seluas 2 Hektar. Diduga paket pekerjaan proyek tersebut ada benang merah atau keterkaitan dengan perintah Bupati Cilacap, karena proyek tersebut hampir bersamaan pembangunan rumah bupati Tato Suwarto Pamuji.

Dan gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilacap, Melalui Anggaran APBD Rp. 15 Milliar, Terbagi menjadi dua tahap, yakni tahap I Rp. 9,2 Milliar APBD Tahun 2021, yang saat ini terus dikebut pekerjaannya, dan tahap II Rp. 4,8 Milliar Tahun ini anggaran 2022, (Proses Lelang), tentu hal ini akan Terus Menjadi Sorotan.

Yang sebelumnya ditargetkan selesai pada 14 November 2021 Sesuai Kontrak dikerjakan 150 hari, Tahap I dikerjakan, Kini masih molor dan terus dikebut pemasangan keramik, Plafon, dan Jendela yang belum terpasang, Yang pekerjaan itu bagian dari Item pekerjaan.

Dan untuk Anggaran Kepolisian Polres Cilacap mendapat Renovasi kedung dengan jumlah anggaran Rp. 431Juta Tahun 2022 ini ( Proses Lelang).

Dari kejadian di atas tentu banyak pihak saat ini yang menilai adanya hibah merupakan kepentingan pribadi, Dimana Pihak peran Yudikatif dilemahkan melalui dana hibah, Sehingga mandul atau masuk angin tidak berjalan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai penegak hukum.

Adanya dana hibah yang dikucurkan di duga kuat adanya potensi korupsi di pemkab cilacap, dan dimungkinkan bocor ke masing masing kantong oknum pejabat tertentu, Melalui Kerja sama dengan pihak rekanan.

Karena pekerjaan pembangunan gedung hingga saat ini, molor dan dikerjakan tidak sesuai kontrak, dan sekarang menjadi sorotan banyak pihak.

tentu kebijakan ini bukan merupakan kesalahan pihak Bupati Cilacap (eksekutif) Pemkab Cilacap, Namun kesalahan tersebut merupakan kesalahan bersama karena tidak akan mungkin terjadi Jika tidak adanya pembiaran yang dilakukan para Yudikatif.

Juga hal ini tidak akan mungkin terjadi jika pihak legislatif tidak menyetujui dalam perencanaan, Pelaksanaan Setiap Anggaran.

Karena secara Undang-Undang baik Yudikatif, Eksekutif dan legislatif sudah memiliki peran dan fungsi tanggung jawabnya sendiri, Namun di Pemerintahan Kabupaten Cilacap Sepertinya terjadi adanya disfungsi, dan masing-masing Tidak berjalan sesuai dengan Amanat Undang-Undang.

Mros/Redaksi

Wastap Redaksi : 085231450077