Warga Masyarakat Dukung DKP Banten Kembangkan Pelabuhan Binuangeun - www.perssigap88.co.id
Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer




Warga Masyarakat Dukung DKP Banten Kembangkan Pelabuhan Binuangeun

Banten, Perssigap88.co.id  - Pemerintah Provinsi Banten nampaknya serius ingin mengembangkan pelabuhan Binuangeun yang terletak di Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak. Hal itu dibuktikan dengan penyiapan anggaran untuk pengembangannya hingga menelan biaya Rp 10 miliar.


Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Banten, Yudi Heriawan mengatakan, bahwa beberapa pembangunan yang akan dilakukan pihaknya itu terdiri docking, breakwater, pemagaran lahan, rehab lapak dan kios.

"Tahun ini harus selesai, kemungkinan paling lambat dilaksanakan sekitar bulan Juli akhir atau Bulan Agustus. Jadi Desember 2021 ini sudah tuntas," kata Yudi Heriawan kepada wartawan usai mengisi kegiatan Sosialisasi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Binuangeun di Gedung Serba Guna DKP Banten KCD Wilayah Selatan, Kamis (04/02/2021).

Dijelaskan Yudi, terkait aspirasi masyarakat kampung nelayan yang berkeinginan ketika dilakukan pemagaran harus memperhatikan aspek manusiawi, tentu akan dijadikan pertimbangan dalam hal tekhnis. Hal itu berkaitan dengan bentuk pagar, ukuran lebar pintu akses masuk dan lain-lain.

"Kami tidak akan mulai pembangunan ini sebelum ada kesepakatan dengan masyarakat, supaya tidak ada yang merasa dirugikan," katanya.

Pemagaran lahan ini, kata Yudi, bertujuan sebagai batas mana saja yang menjadi lahan kepelabuhan dan mana pemukiman masyarakat. Ini, kata Yudi, merupakan salah satu pokok penting penunjang terbentuknya pelabuhan bersekala internasional.

"Kedepannya pelabuhan Binuangeun ini menjadi pelabuhan berskala internasional dengan dilengkapi berbagai syarat penunjangnya," kata Yudi.

Sementara itu, Ketua RT 08 Kampung Nelayan, Desa Muara Binuangeun, Muhamad Nasir menegaskan, bahwa masyarakat yang saat ini masih berada di lingkungan lahan pelabuhan Binuangeun pada dasarnya tidak menghalangi rencana pemerintah tersebut. Namun, kata Muhamad Nasir, pemerintah juga harus memperhatikan aspek manusiawi, sebab di lahan tersebut ada rakyat Banten yang sejak kakek buyut mereka tinggal di sana.

"Kalau terjadi pemagaran, kami minta agar setiap halaman rumah ada akses agar masyarakat nelayan yang tinggal di dalam lingkungan tersebut tidak terisolir," katanya. 

Pantauan perssigap88.co.id, meski diberi kesempatan bertanya dan ada beberapa usulan dan masukan dari peserta, namun pelaksanaan sosialisasi tersebut tetap mematuhi Prokes, berjalan dengan sangat kondusif, tertib dan transparan tanpa pertentangan.




 (Fay)