Sebut Lumbung Padi Nasional, Ketua Komisi II DPRD Banten Menolak Impor Beras

Oleh Pemimpin Redaksi 24 Mar, 2021 Posting Komentar

Banten, Perssigap88.co.id - Ketua Komisi II DPRD Provinsi Banten, Muhsinin menyebut Banten merupakan Lumbung Padi Nasional. Potensi ini dipastikan dapat memenuhi keinginan dasar pangan pasokan ke setiap daerah. Oleh karenanya keinginan pemerintah pusat untuk mengimpor beras menjadi menjadi ironis sehingga mendapat perhatian banyak kalangan.

Seperti diberitakan tangerangonline, Ketua Komisi II Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Banten, Muhsinin menilai kebijakan Presiden RI Joko Widodo tidak sesuai dengan yang disebutkan sebelumnya.

Menurutnya, Presiden RI sudah membuat kebijakan kepada pemerintah daerah untuk dapat memulihkan nilai perekonomian daerah. Disisi lain, Pemerintah Pusat akan mendatangkan beras dari negara asing. Hal itu, lanjutnya Muhsinin, tidak sesuai dengan program lanjutan peningkatan taraf ekonomi daerah.

"Pak Presiden ini tidak tau, beras lokal kualitasnya lebih bagus di banding impor. Saya memastikan stok beras di gudang bulog sudah cukup, ngapain impor-impor. Seharusnya pemerintah memikirkan bagaimana memulihkan ekonomi, seperti pemberdayaan UMKM maupun petani," kata Muhsinin saat ditemui wartawan, Selasa (23/03/2021).

Masih kata Muhsinin, sebagai upaya pemulihan ekonomi, menurutnya, kebijakan pemerintah pusat sepatutnya bukan mendatangkan beras dari negara asing melainkan meningkatkan harga gabah petani yang berada di daerah.

Dengan begitu, lanjutnya, pasokan pangan disetiap daerah dapat memadai dan pemulihan sektor ekonomi dapat terjangkau.

"Ini mah petani bisa menjerit. Bahkan Pemerintah pusat seperti tidak sesuai dengan statemen awal untuk pemulihan ekonomi, malah membuat rakyat menderita. Harusnya mah harga gabah di daerah dinaikin, biar pasokan pangan terpenuhi, ekonomi pulih," ujarnya.

Muhsinin menegaskan, dirinya bersama para dewan di Banten menolak keras adanya Impor beras. Karena, dia meyakini, petani di Banten mampu memberikan kebutuhan pasokan pangan beras untuk di daerah hingga keseluruh Indonesia.

"Saya yakin petani di Banten ini mampu. Kita akan berupaya memperjuangkan nasib tani, dan kita sudah sering sekali rapat dengan Dinas Pertanian maupun Dinas Perdagangan. Untuk audiensi dengan pusat sangatlah sulit, karena sedang masa pandemi covid-19," tegasnya.

(Red)